Berita acara satker

Nilai Akhir Hasil Seleksi Aktif F-PPU n

Padukuhan Gondang merupakan bagian dar Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, beberapa waktu yang lalu merupakan dusun yang berdampak langsung atas bencana erupsi Gunung Merapi, hingga saat ini kondisinya masih belum stabil. Bencana letusan merapi telah memisahkan keluarga, kerabat, menghentikan (sementara) denyut nadi perekonomian. Kondisi merapi yang masih labil menjadikan upaya recovery belum berjalan lancar. Efek syok yang dialami sebagian besar penduduk masih membayang. kondisi ini memerlukan pendampingan sehingga tidak berkepanjangan dan memupuskan semangat hidup mereka. Bagaimanapun juga bencana bukan untuk diratapi, tetapi kenyataan yang harus dihadapi untuk ke depan bisa diantisipasi atau diminimalkan dampaknya.

Dusun yang berpenduduk sekitar 350 jiwa dan dengan kondisi wilayahnya tandus dan jauh dari sumber air,dalam kehidupan sehari hari masyarakat masih mengandalkan sebagai petani dan berkebun dalam menopang hidupnya, tentu saja akan sangat berpengaruh bila keberadaan sumber air sangatlah sulit dan hanya mengandalkan kiriman air pada saat musim hujan dan mereka menampung dengan membuat dan menyediakan tampungan air sesuai dengan kemampuan mereka sendiri sendiri, bahkan bila tampungan air sudah habis, tidak ada alternatif lain kecuali harus mengadakan dengan cara membeli air menggunakan truk tanki yang berkapasitas volumenya sekitar 6000 m3 hingga 8000m3 dan harga per truk sekitar 125 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah.

Dengan melihat kondisi semacam itu, maka masyarakat berupaya untuk mencari alternative penyelesaian agar kehidupannya bisa berubah lebih baik lagi.Kedatangan Program PNPM mandiri Perdesaan di wilayah itu segera disambut dengan senang dan penuh berharap, sehingga pada saat penggalian gagasan, permasalahan itu disampaikan dan mereka sepakat untuk mengusulkan kegiatan sarana prasarana berupa pengadaan Air Bersih. Usulan tersebut benar benar didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan tentunya dengan konsekwensi swadaya yang mereka bisa lakukan yakni swadaya tenaga kerja dan uang sesuai dengan kemampuannya masing masing, bahkan dalam mekanisme PNPM Perdesaan usulan tersebut selalu dikawal dari mulai usulan di tingkat Dusun hingga Penentuan Dana di tingkat Kecamatan, dan usaha yang mereka lakukan tidaklah sia sia dan sudah mulai nampak hasilnya yakni usulan tersebut disetujui untuk dilaksanakan dan dari dana PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp.71.000.000,- sedangkan swadaya yang mereka siapkan berupa tenaga dan material bila diwujudkan dalam nilai uang berkisar  Rp 64.000.000,-.

Hasil jerih payah dan semangat serta kekompakan warga masyarakat Dusun Gondang Pusung mulai memetik hasilnya yakni dengan terrealisasikannya usulan yang berupa Bak Penampung berkapasitas 32 m3 dan Perpipaan sepanjang 3019,5 m dari rencana awal perpipaan sepanjang 2130 m, sehingga dari target volume mereka bisa mengembangkan sepanjang 889,5 m suatu prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Dusun Gondang.

gondang air bersihKini mereka telah  memetik hasilnya yakni tersedianya kebutuhan air yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari hari dan tidak usah menunggu musim penghujan tiba. Didepan rumah rumah mereka sudah terpasang kran kran air yang setiap saat bisa digunakan dan air yang mengalir cukup jernih sehingga masyarakat menjadi lebih tenang dan nyaman.

Pola fikir mereka tidak hanya terhenti sampai disitu saja, namun mereka juga berpikir bagaimana agar sarana yang sudah terbangun ini bisa dirasakan selama lamanya, sehingga terbentuklah Organisasi Pengelolaan Air Bersih yang dinamakan OPA Tirto Mulyo yang artinya “dengan air masyarakat menjadi sejahtera dalam hidupnya” dan dengan resmi organisasi ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 2013 bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan RI dan moment tersebut dimanfaatkan untuk meresmikannya. Maksud fungsi OPA ini adalah untuk mengelola dan mendistribusikan air bersih ke warga masyarakat Dusun Gondang secara merata, adil dan proporsional.Saat ini asset yang perlu dipelihara adalah Sumber air Sumur Pompa  mata air Umbul Wadon, bak air berkapasitas 32 m3, perpipaan sepanjang 3019,5 m dan sambungan SR 80 pelanggan.

Agar OPA ini tetap eksis dalam menjalankan ketugasannya dan juga para pelanggan bisa terlayani dengan baik maka dibuatlah kesepakatan antara pengelola dan pelanggan tentang hak dan kewajibannya.

Pengelola mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban Pengelola:

  1. Bersama LPMD membuat seluruh peraturan dan ketentuan-ketentuan tantang tata kelola air bersih
  2. Taat dan patuh dalam menjalankan peraturan dan ketentuan yang telah dibuat bersama LPMD
  3. Bertanggungjawab terhadap keamanan aset-aset yang dimiliki dari tindakan-tindakan yang merugikan OPA Tirto Mulyo
  4. Menjaga dan merawat asetaset yang dimiliki agar tetap berfungsi sebagai mana mestinya
  5. Mengatur ketersediaan air dan mendistribusikan ke masyarakat secara adil
  6. Membuat laporan keuangan secara periodik kepada LPMD sebagai bentuk transparansi

Hak Pengelola :

  1. Memberikan teguran, peringatan, penagihan dan pemutusan sambungan ke pelanggan yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan OPA Tirto Mulyo dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan derajat kesalahannya
  2. Memperoleh upah yang besarnya ditentukan bersama LPMD

Adapun kewajiban dan Hak  Pelanggan adalah :

Kewajiban :

  1. Setiap penyambngan baru, seluruh biaya material sambungan rumah menjadi beban pelanggan
  2. Membayar iuran tarif, sesuai dengan jumlah pemakaian (sebesar Rp 3.000 /m3)
  3. Tidak melakukan hal-hal yang bersifat merugikan OPA Tirto Mulyo

Hak Pelanggan :

  1. Dalam kondisi alam normal, pelanggan berhak memperoleh layanan air bersih setiap hari
  2. Memberi saran atau kritikan terhadappengelola dengan tujuan pelayanan yang lebih baik

PNPM Mandiri Perdesaan dalam semboyannya “ Bangga Membangun Desa” telah dibuktikan secara nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung dan partisipasi masyarakat menjadi bukti yang nyata bahwa pembangunan di masyarakat bila dilaksanakan oleh masyarakat sendiri akan sangat bermanfaat bagi masyarakat karena merekalah yang tahu akan kebutuhan yang dirasakan.

Tulisan diperoleh dari

Mas Hamid  Staf UPK Kecamatan Cangkringan

Di edit oleh KIE Yogyakarta

sikompak

Penghargaan Pemberdayaan SiKompak 2014 kembali digelar Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Grand Sahid Jaya, 4 – 7 Juni 2014. Event ini diselenggarakan sebagai bentuk prenghargaan dan apresiasi kepada pelaku pembangunan, kelembagaan dan insan pemberdayaan masyarakat yang memiliki dedikasi, prestasi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya di daerah, khususnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

 

Penghargaan Pemberdayaan SiKompak diberikan kepada lembaga, pelaku dan pembina PNPM Mandiri Perdesaan terbaik nasional untuk kategori: Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Perencanaan Pembangunan Desa (PPD), Pendamping Lokal (PL), dan Desa dengan Pemeliharaan Terbaik, serta Fasilitator Kecamatan (FK).

 

Penghargaan juga diberikan kepada para Pembina lembaga dan pelaku pemberdayaan tingkat kabupaten dan provinsi. Pembina terbaik PNPM Mandiri Perdesaan tingkat kabupaten akan diberikan kepada Bupati, dan untuk Pembina terbaik PNPM Mandiri Perdesaan tingkat provinsi akan diterima oleh Gubernur.

 

Penghargaan Pemberdayaan SiKompak diberikan pada  acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dihadiri oleh Bupati dan Gubernur lokasi PNPM Mandiri Perdesaan seluruh Indonesia yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden, Boediono. Penghargaan bagi lembaga dan pelaku pemberdayaan ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD), Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina PNPM Mandiri Perdesaan.

 

Seperti diketahui, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan boleh dikatakan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, seluruh anggota masyarakat didorong terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pelestariannya. Program ini telah menjangkau kepada peningkatan peran kelembagaan di perdesaan dan aspek perencanaan pembangunan wilayah di perdesaan yang dapat disinergikan dengan dukungan regulasi dan finansial dari Pemerintah Daerah, termasuk peran dan bantuan dari lembaga, instansi dan korporasi di wilayah yang bersangkutan.

 

“Penghargaan Pemberdayaan SiKompak merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada lembaga dan pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang punya dedikasi, prestasi dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya di daerah melalui PNPM Mandiri Perdesaan”, demikian Benny Irwan, Kasubdit Pembangunan Partisipatif Ditjen PMD menyampaikan pesannya disela-sela persiapan acara. (kie)

10341772_783040395064023_3499796063713490247_n

Bernas Jogja1

Masyarakat DIY masih butuh PNPM Mandiri Perdesaan, Minimal 10 tahun lagi. Bernas Jogja hal 8.  19 Mei 2014.

baca di link ini —>  http://www.bernasjogja.co/

 

Innalillahi wa inna illa’ihi roji’un
Kami segenap jajaran PNPM MANDIRI PERDESAAN Daerah Istimewa Yogyakarta

Turut Berbela Sungkawa sedalam-dalamnya Atas  Wafatnya

Bapak Drs. H. Kun Wildan, MBA,

Direktur Kelembagaan & Pelatihan Masyarakat Ditjen PMD.

Semoga Khusnul Khotimah dan amal ibadah beliau di terima Allah SWT,

dan Keluarga yang ditinggalkan di beri ketabahan Aamiin


LPJ00022 copyrekruitmen FT copyLPJ00021 copyLPJ0001 copy

 

RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA DI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat telah dilakukan Pemerintah melalui berbagai program, diantaranya adalah PNPM. Namun masih dilaksanakan secara parsial, menyadari pentingnya sinkronisasi program tersebut maka Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak melaksanakan Rapat Koordinasi yang penyelenggaraannya dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 Maret 2014 di Hoten Ina Garuda Yogyakarta.Dalam Rakor tersebut dihadiri dari berbagai instansi dari Tingkat Pusat yang terdiri dari:

  1. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kemenko Kesra.
  2. Kementrian koperasi dan UKM
  3. Ditjen PMD, Kementrian Dalam Negeri
  4. Kedeputian PUG Bidang Ekonomi, KPPPA,
  5. Ditjen Bp2HP, Kementrian Pertanian
  6. Kementrian Kelautan dan Perikanan,
  7. Wilayah II, Kementrian Perindustrian

20140319_134524_FotorAdapun dari Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari berbagai instansi terkait dan dari Para Konsultan dan Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), juga Camat, UPK dan wakil dari Kelompok Simpan Pinjam PPNPM MPd .

Dalam Rakor kali ini dibahas dan didikusikan berbagai kendala dan sekaligus mencari solusi penyelesaian yang nantinya di Tahun Anggaran 2015 diharapkan mampu untuk dilaksanakan dan sekaligus sebagai strategi pengembangan kelompok UKM agar lebih bisa mandiri sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin besar yang pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Disampaikan pula paparan dan arahan dari Deputi Menko Kesra Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak oleh Ibu Ina Hernawati, dan Ibu Magdalena dari  Asisten Deputi Menko Kesra Urusan Pengembangan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Dalam kesempatan itu juga dihadirkan langsung sebagi nara sumber diantaranya, kelompok koperasi di imogiri yang punya produksi andalan peyek kacangnya, kelompok  TKI Purna yang punya seabreg kegiatan khususnya dalam pengelolaan home stay di wilayah Wisata Nglanggeran Patuk Gunungkidul dengan Gunung Purba dan Embung nya dan juga UPK PNPM MPd Kecamatan Patuk yang dengan gigih beserta dengan Camat untuk memasarkan hasil produk produk unggulan kelompok dan mencoba memerangi “Bank Plecit” agar masyarakatnya tidak terlilit hutang yang semakin menyengsarakan rakyat kecil.

Adapun hasil dari Rakor tersebut menelurkan beberapa point, sebagai berikut:

 

  1. Perekonomian Indonesia secara makro telah tumbuh pesat dan semakin kuat, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5-6,5% per tahun, sehingga menempatkan Indonesia pada jajaran Negara berpendapatan menengah. Namun hal ini belum diikuti dengan tingkat pendapatan secara merata di seluruh lapisan masyarakat;
  2. Salah satu syarat Negara akan maju apabila memiliki tenaga enterpreunership/wira usaha minimal 2 %, Indonesia baru memiliki kurang dari 1,5 % untuk itu perlu upaya bersama dalam mendorong pencapaian pertumbuhan wirausaha;
  3. Peningkatan  pertumbuhan ekonomi dan kemandirian ekonomi masyarakat hanya dapat dilakukan melalui pemberdayaan, harus ditangani secara terkoordini rantar Intansi terkait/SKPD karena peningkatan ekonom ikeluarga tidak dapat dilaksanakan oleh satu Kementerian/SKPD;
  4. Program pemberdayaan masyarakat di Kementerian/Lembagaa/SKPD dalam upaya peningkatan partisipasi pemberdayaan kelompok masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, serta tersedianya sarana dan prasarana perlu disinkronkan dan diintegrasikan dengan PNPM;
  5. Permasalahan dalam peningkatan ekonomi keluarga yang dihadapi antara lain masih rendahnya SDM, rendahnya keterampilan, terbatasnya lapangan pekerjaan, sehingga menyebabkan tingginya pengangguran di DIY yang berakibat pada kurangnya akses pasar dan permodalan bagi kelompok masyarakat;
  6. Perempuan sudah mulai memiliki peran dalam menyumbang perekonomian keluarga,namun belum diikuti dengan angka penurunan kemiskinan, utk mempercepat penurunan angka kemiskinan perlu ada peningkatan upaya bersama pemerintah dan masyarakat serta pengusaha dalam pendampingan, kelembagaan masyarakat dan pengawasan
  7. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan diperdesaan, diupayakan dengan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara bersama antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha melalui koordinasi yang efektif melalui pendekatan pendampingan usaha mikro yang berkesinambungan;
  8. Program PNPM Mandiri cukup efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan, namun demikian belum diikuti oleh angka penurunan kemiskinan oleh karena itu perlu ada upaya bersama mendorong peran serta semua unsure yg terkait ( masyarakat, pemerintah dan dunia usaha);
  9. Kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi jeratan rentenir yang menyengsarakan masyarakat, perlu adanya kajian mendalam tentang bahaya rentenir yang telah banyak memakan korban rakyat miskin sebagai bahan kebijakan dalam pemberantasan praktek rentenir di perdesaan;

Praktek rentenir masih marak di berbagai daerah, oleh karena itu perlu sinergitas dari pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, dan pelaku ekonomi) dalam menciptakan program dan kegiatan pemberdayaan yang pro-rakyat dan pro-poor yang mengarah pada pengembangan wira usahawan baru.

  1. Pengalaman koperasi dalam menggalang pengrajin dana tau usaha keluarga berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi perempuan dan berhasi lmeningkatkan ekonomi perempuan. Namun demikian masih perlu ditingkatkan standar kualitas bahan baku, pengolahan, dan hasil produksi, serta pemasaran.
  2. Perlu sinergitas dan integras idari semua unsure masyarakat (pemangku kepentingan) mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga;
  3. Belum semua kelompok di daerah bias mengakses program dan kegiatan dari SKPD, oleh karena itu perlu sosialisasi dan pendampingan secara intensif untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kewirausahaan dalam mengakses program dan kegiatan;
  4. TKI purna sudah merintis usaha untuk memanfaatkan potensi sumber daya local misalnya di bidang pariwisata dan ekonom ikreatif (kerajinan, homestay,makanan, dan pelatihan). Hal ini perlu dijadikan model atau contoh yang dapat dikembangkan di daerah-daerah lain. Kondis iini diharapkan sebagai pencegah warga untuk bekerja di luar negeri, sekaligus mengoptimalkan dan memberdayakan TKI purna.

20140319_204222_Fotor

Dalam Rakor Peningkatan Ekonomi Keluarga, telah terjadi saling tukar-menukar pengalaman dalam menyelesaikan masalah di daerah melalui berbagai program dan kegiatan sebagai upay apeningkatan ekonom ikeluarga antara DIY dengan Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, dan Propinsi JawaTimur.

und seleksi FT